Arsip Artikel Keilmuan

PERAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
UNTUK MEWUJUDKAN 
HAKIM YANG RESPONSIF KEPADA KEADILAN GENDER

Oleh:

Eko Apriandi, S.H.[1] 

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami dalam perkawinan kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Bentuk pengecualian dalam agama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 adalah bahwa suami yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang atau poligami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat tertentu.                 

Dalam perspetif hukum Islam, seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil dalam dimensi materi fisik maupun dalam dimensi psikis. Poligami diperbolehkan dengan beberapa sebab sebagai berikut: [2]

  1. Apabila suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya;
  2. Isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya;
  3. Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah;
  4. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.

Merujuk kepada sejarah kehidupan Rasulullah, secara obyektif motif dan tujuan poligami yang dilakukan oleh beliau sesungguhnya tidak semata-mata karena menuruti hawa nafsu biologis seperti yang dituduhkan kelompok orientalis, melainkan lebih didorong oleh semangat perjuangan melindungi kaum perempuan dan dalam rangka dakwah Islam. Kenyataannya menunjukkan bahwa dari perempuan yang dipoligami menjadi isteri Nabi Muhammad SAW hanya seorang saja yang berstatus sebagai gadis, yaitu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan isteri nabi yang lainnya adalah janda tua yang sudah berumur di atas 40 tahun bahkan ada yang sudah mencapai umur di atas 50 tahun kecuali Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab yang merupakan janda muda berumur 20 tahun.[3] 

Dengan dimungkinkannya permohonan izin poligami bagi suami, maka perlu diperhatikan juga kesediaan dan kerelaan isteri untuk dimadu dengan isteri kedua kerena perkawinan poligami bukan hanya persoalan berbagi pemenuhan hasrat biologis semata akan tetapi juga menyangkut persoalan kesiapan psikologis dan dampak sosiologis. Selain itu hak isteri juga harus dilindungi agar tidak menimbulkan kezaliman dan kesengsaraan bagi isteri ketika benar-benar permohonan izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Isteri juga berhak memperoleh kepastian terhadap harta bersama dengan suaminya.

Izin isteri sebagai bagian dari syarat poligami merupakan hak individu yang perlu dihormati dan dipenuhi. Seorang isteri berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini, izin isteri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam poligami, tetapi pada realitanya masih banyak para suami yang mengabaikan izin isteri, bahkan masih ditemukan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan izin poligami tanpa adanya izin dari isteri dan tanpa dipenuhinya syarat poligami yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan bahwa sudah adanya jaminan suami akan berlaku adil, suami memiliki penghasilan besar, mencegah adanya perzinaan dan ada juga pertimbangan kondisi calon isteri kedua terbukti sudah hamil.

Berdasarkan uraian di atas, topik permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang peran hakim Pengadilan Agama salaku penegak hukum dalam upaya melindungi hak isteri dalam perkara permohonan izin poligami dalam rangka mewujudkan hakim yang responsif terhadap keadilan gender.

B. PERMASALAHAN

    Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak isteri dalam perkara permohonan izin poligami?
  2. Bagaimana peran hakim dalam melindungi hak isteri dalam perkara permohonan izin poligami untuk mewujudkan hakim yang responsif kepada keadilan gender?

C. PEMBAHASAN

   Dalam perspektif HAM, perempuan dalam konteks perkawinan secara umum memiliki hak yang setara dengan laki-laki sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

  1. Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
  2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
  3. Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak perempuan dalam perkawinan meliputi:

  1. Hak dan tangung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
  2. Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
  3. Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isteri dalam Perkara Permohonan Izin Poligami

Perlindungan terhadap hak isteri dalam perkara permohonan izin poligami dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum materiil dalam bidang perkawianan. Menurut analisa penulis, bentuk jaminan dan perlindungan terhadap hak isteri dalam perkara permohonan izin poligami dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perkara Permohonan Izin Poligami Bersifat Contentius dengan Mendudukkan Isteri sebagai Pihak Termohon

Perkara permohonan izin poligami termasuk dalam kategori perkara permohonan yang mengandung sengketa (contentiosa) dengan medudukan suami sebagai pihak Pemohon dan isteri didudukkan sebagai pihak Termohon. Permohonan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam surat permohonan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak (between contending parties).

Jenis permohonan yang mengandung sengketa disebut juga contentiosa rechtspraak yang artinya penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah atau proses jawab jinawab dalam bentuk replik dan duplik atau disebut juga op tegenspraak yang berarti proses peradilan sanggah-menyanggah. Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat/pemohon (plaintiff) dan pihak yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat/termohon (defendant).[4]

Dengan mendudukkan isteri sebagai pihak termohon, maka isteri mempunyai hak dan kesempatan untuk menanggapi dan menyampaikan jawaban, duplik dan kesimpulan di depan persidangan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami sebagai pihak pemohon. Isteri dalam proses jawab jinawab dapat menyanggah atau membantah dalil-dalil permohonan suami sehingga hak isteri dapat terlindungi.

b. Wajib Adanya Alasan Fakultatif Poligami

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 KHI disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) di atas termasuk dalam kategori alasan poligami yang bersifat fakultatif, artinya adalah bahwa bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami kepada Pemohon.

Dengan diaturnya syarat fakultatif poligami tersebut maka suami tidak bisa secara sewenang-wenang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Suami selaku pemohon harus bisa membuktikan secara medis bahwa isterinya memang benar-benar mengalami salah satu kondisi sebagaimana dalam syarat tersebut yaitu apakah isteri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya secara permanen, isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan maupun isteri mengalami kemandulan sehingga tidak dapat melahirkan keturunan sehingga keharmonisan keluar dan tujuan pernikahan dalam kontek menjaga kesinambungan generasi (hifdzul nasl) dapat terganggu.

Syarat fakultatif ini sangat responsif di dalam melindungi isteri dari perlakuan suami yang bisa merugikan hak isteri terutama hak dalam memperoleh kasih sayang yang penuh dan hak untuk memperoleh nafkah lahir dan batin dari suami tanpa terbagi dengan isteri yang lain apabila terjadi poligami. Isteri juga terlindungi haknya dengan tidak secara mudah dipoligami tanpa ada faktor kesehatan yang menjadi penyebabnya.

c. Wajib Memenuhi Semua Alasan Kumulatif Poligami

Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat 1 dan 2 KHI menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan maka harus juga memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) di atas termasuk dalam kategori alasan poligami yang bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Izin isteri sebagai syarat poligami merupakan hak individu yang perlu dihormati dan dipenuhi. Seorang isteri berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini, izin isteri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam poligami. Syarat berupa adanya persetujuan isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang di Pengadilan Agama.

Syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan adanya surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau bendahara. Dengan adanya jaminan atas pemenuhan keperluan hidup tersebut isteri akan tetap terlindungi hak nafkah dan kesejahteraannya. Hakim yang memeriksa perkara dapat mempertimbangkan kemampuan suami selaku pemohon dalam hal finansial untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya termasuk keperluan calon isteri keduanya.

Syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dipenuhi dengan pernyataan kesanggupan suami di depan sidang disertai dengan adanya Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Adil yang ditandatangani oleh suami selaku pemohon. Syarat ini merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dan selalu diupayakan oleh suami sesuai perintah yang tersirat dalam kandungan nash Al-Qur’an surat al-Nisâ ayat 3.

d. Wajib Adanya Permohonan Penetapan Harta Bersama

Bentuk perlindungan yang lain terhadap hak istri adalah bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama, suami  dalam surat permohonannya wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta besama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaart).[5]

Status harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat. Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.

Penetapan harta bersama sangat penting untuk memberikan kepastian status harta bersama dan sekaligus melindungi hak kebendaan isteri agar tidak bercampur dengan hak isteri-isteri yang lain apabila dikemudian hari terjadi putusnya tali perkawinan karena kematian ataupun perceraian. Adapun besarnya bagian isteri atas harta bersama adalah seperdua sesuai dengan  ketentuan Pasal 96 KHI yang menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan ketentuan Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Adapun pembagian harta bersama bagi suami yang poligami dengan 4 (empat) orang isteri karena kematian atau perceraian, maka cara perhitungannya adalah untuk isteri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

2. Peran Hakim terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Perkara Permohonan Izin Poligami untuk Mewujudkan Hakim yang Responsif Terhadap keadilan Gender

Hakim selaku penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi hak isteri dalam perkara permohonan izin poligami antara lain sebagai berikut:

  1. Hakim Berperspektif Keadilan Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender merupakan pembedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Pembedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Konsep gender bersifat tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat.

Budaya patriarki menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga sering kali terjadi praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih pada upaya untuk membangun hubungan atau relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, dan mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan.

Implementasi hakim berorientasi pada keadilan gender adalah pada perkara permohonan izin poligami,isteri didudukkan sebagai pihak yang berperkara sebagai pihak termohon, sehingga hakim yang memeriksa perkara tersebut harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mengamanatkan kepada hakim dalam mengadili perkara perempuan berdasarkan pada asas:

  1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
  2. Non diskriminasi;
  3. Kesetaraan gender;
  4. Persamaan di depan hukum;
  5. Keadilan;
  6. Kemanfaatan; dan
  7. Kepastian hukum.

Hal-hal lain yang diatur di dalam Perma ini juga sangat baik untuk diterapkan terhadap perkara yang didalamnya terdapat perempuan menjadi pihak dalam perkara perdata/hukum keluarga yaitu larangan bagi hakim untuk mengeluarkan pernyataan yang diskriminatif dan merendahkan, menggali nilai-nilai hukum dengan perspektif gender serta memperhatikan instrument internasional yang relevan, membuka peluang bagi perempuan untuk mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya.

b. Hakim Bersikap Aktif

Dalam sistem HIR/RBg, hakim diperbolehkan untuk bertindak secara aktif mulai dari sebelum proses perkara berlangsung sampai dengan proses perkara berakhir. Pada saat sebelum proses perkara berlangsung dimulai saat pemohon mengajukan permohonannya, Ketua Pengadilan berwenang untuk memberikan bantuan kepada pihak pemohon dengan memberikan nasihat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat permohonan agar permohonan dapat diterima dan memenuhi syarat formal. Hakim secara aktif berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim juga dapat memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk mengajukan alat bukti dan hakim karena jabatannya dapat menmanggil saksi-saksi yang diperlukan. Pada pokoknya hakim aktif membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[6] 

Dengan sikap aktif hakim dalam pemeriksaan perkara izin poligami, hakim diharapkan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon, menggali latar belakang dan alasan mengajukan izin poligami, menggali kerelaan isteri dan izin isteri atas permohonan poligami suami, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan dengan calon isteri kedua, menggali kemampuan finansial pemohon untuk menjamin kebutuhan isteri dan anaknya dan menggali kesanggupan suami untuk berlaku adil.

c. Hakim Beorientasi pada Perlindungan Hukum dan Keadilan

Hakim dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan dengan memahami spesifikasi perkara yang muara kepentingannya menurut cita hukum untuk mendapatkan perlindungan hak-hak individu yaitu hak-hak seseorang dalam kehidupan untuk mendapat jaminan atas kebutuhan kemanusiaan yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks perkara izin poligami hakim mempertimbangkan kepentingan suami, isteri atau isteri-isteri yang sudah ada dan calon isteri serta kepentingan nasional dengan melihat risiko yang paling minimal dan manfaat yang paling optimal.[7] Sedapat mungkin hakim memberikan putusan dalam permohonan izin poligami tidak menimbulkan risiko atau madharat bagi pihak isteri yang merupakan pihak termohon serta pertimbangan kepentingan keutuhan dan keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga.

d. Hakim Secara Ex-officio Melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Descente) Terhadap Obyek Harta Bersama

Pemeriksaan setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat (descente) merupakan sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek sengketa terletak, untuk melihat keadaan atau pemeriksaan secara langsung objek tersebut. [8]   

Di dalam Pasal 211 Rv juga lebih tegas ditentukan bahwa pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan putusan, baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya. Meskipun pemeriksaan setempat tidak termasuk sebagai alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR, tetapi karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dengan adanya permohonan penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami, maka dalam pembuktian para hakim harus memastikan objek harta bersama tersebut, sehingga jika ada objek tidak jelas dalam surat permohonan sebagian para Hakim menganggap perlu melakukan pemeriksaan setempat (descente) untuk mencari bukti pendukung atau kejelasan objek harta bersama tersebut. Pentingnya pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek perkara izin poligami untuk dilakukan diantara yaitu bahwa perkara izin poligami termasuk dalam perkara yang bersifat contentius yang ada sengketa didalamnya sehingga pemeriksaan setempat (descente) dianggap perlu dilakukan sebagaimana perkara contentius lainnya.

Dengan mengoptimalkan peran hakim dalam pemeriksaan dan mengadili  perkara permohonan izin poligami di atas, maka akan terwujud hakim yang responsif terhadap keadilan gender dengan selalu berupaya melindungi hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

D. PENUTUP

   1. Kesimpulan

  • Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
    Bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami antara lain, pertama perkara permohonan izin poligami bersifat contentius dengan mendudukkan isteri sebagai pihak termohon, kedua wajib adanya alasan fakultatif poligami, ketiga wajib memenuhi semua alasan kumulatif poligami dan keempat wajib adanya permohonan penetapan harta bersama.
  • Peran hakim dalam melindungi hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami untuk mewujudkan hakim yang responsif terhadap keadilan gender adalah pertama hakim berperspektif keadilan gender sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, kedua hakim bersikap aktif, ketiga hakim berorientasi pada perlindungan hukum dan keadilan dan keempat hakim secara ex-officio melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek harta bersama.
  • 2. Saran
  • Perlunya sosialisasi dan pelatihan khusus yang lebih masif tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi hakim terutama dalam menangani perkara permohonan izin poligami agar hakim lebih responsif terhadap isu keadilan gender dan perlindungan hak isteri dalam poligami.
  • Perlunya meningkatkan keaktifan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami dengan mengutamakan kepentingan isteri dan anak serta keutuhan keluarga dengan secara cermat dan teliti menggali alasan permohonan poligami, kesediaan/izin isteri untuk memberikan izin suami berpoligami, kesiapan psikis isteri dalam menghadapi beban poligami, kemampuan finansial suami dalam memenuhi kebutuhan isteri dan anak serta kepastian harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Arto, A. Mukti. 2017. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan Buku Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amin Summa, Muhmmad. 2005. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI. 2018. Modul Diklat PPC Terpadu: Materi Gugatan Contentiosa dan Volunteer.

Selamat, Kasmuri. 1998. Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga. Jakarta: Kalam Mulia.

Sunarto.2014. Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata Edsisi Tiga. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

 

[1] Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang.

[2] Kasmuri Selamat, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), hal. 30.

[3] Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 179-180.

[4] Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Modul Diklat PPC Terpadu: Materi Gugatan Contentiosa dan Volunteer, 2018. Hal 3.

[5] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, 2013. Hal. 147.

[6] Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata,Edsisi Tiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 11-12.

[7] A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan:Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan,Buku Kesatu (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hal. 167-168.

[8] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 187.