Arsip Berita Pengadilan

BAGIAN KEPANITERAAN PA KUALA PEMBUANG
GELAR RAPAT PERDANA TAHUN 2021 

 Rakor perdana paniteraan

Foto: Rapat Bagian Kepaniteraan PA Kuala pembuang di awal tahun 2021 (06/01/2021)

Kuala Pembuang | pa-kualapembuang.go.id

KUALA PEMBUANG, 06 Januari 2021. Bertempat di ruang serba guna PA Kuala Pembuang, diadakan rapat Kepaniteraan yang dihadiri oleh semua bagian kepaniteraan, mulai dari Panitera muda, Jurusita Pengganti, Juru Panggil, Kasir, petugas penerimaan perkara, Petugas penyerahan produk pengadilan serta petugas Informasi dan pengaduan.

Rapat kepaniteraan ini dipandu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H.I. selaku Panmud Gugatan dengan Notolen M. Misbahul Ulum, S.H.I. selaku Panmud permohonan. Rapat kali ini membicarakan tentang biaya materai yang berimbas pada perubahan panjar biaya perkara, juga membicarakan hal-hal lain. R. Syam’ani, S.H.I selaku Panitera dalam arahannya menyampaikan ada aturan baru tentang biaya materai yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Surat Edaran Dirjen Badilag No. 1 Tahun 2021, serta memperhatikan arahan Dirjen Badilag dan Sekretaris Dirjen Badilag serta Direktur Administrasi Badilag pada saat zoom meting.

Panitera juga menyampaikan agar petugas IT merubah bea Materai yang ada di SIPP dan aplikasi lainnya yang semula Rp6.000,00 agar disesuaikan menjadi Rp9.000,00 sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera PA Kuala Pembuang melanjutkan arahannya terkait dengan panjar biaya perkara, dimana hendaknya Panjar biaya perkara yang ada tidak ada Jurusita Pengganti atau Juru Panggil yang merasa dirugikan semisal suatu desa memang berada pada kecamatan A, tetapi desa A tersebut ada yang daerahnya dekat, tetapi ada daerahnya yang memang jauh semisal berada pada daerah perkebunan sawit yang jarak tempuhnya menuju keperkebunan sawit tersebut  memerlukan waktu tambahan 2-3 jam dengan jalan tentu tidak diaspal, maka janganlah kita samakan dengan Desa A yang berada dipinggir jalan beraspal, atau berada dalam satu desa tetapi berada diseberang sungai yang apabila hendak menyeberang ada biaya penyebrangan, untuk itu Panitera mengajak Juru Panggil melalui Jurusita Pengganti untuk benar-benar memperhatikan hal ini.

Acara rapat diakhiri dengan menyisir nama-nama Desa sebagaimana arahan dari Panitera PA Kuala Pembuang yang pada akhirnya akan diusulkan kepada Ketua PA Kuala Pembuang sebagai dasar dalam pembuatan SK Panjar Biaya Perkara Tahun 2021. (Redaksi/RSM)