Arsip Berita Pengadilan

PA KUALA PEMBUANG GELAR SIDANG PERDANA DI TAHUN 2021

SIDANG

Kuala Pembuang | pa-kualapembuang.go.id

KUALA PEMBUANG, 06 Januari 2021. Pengadilan Agama Kuala Pembuang menggelar sidang perdana di awal tahun 2021, dengan agenda sidang adalah pengucapan Ikrar talak saja. Dalam sidang perdana tersebut, perkara cerai yang disidangkan ialah perkara Cerai Talak, yaitu cerai yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, dengan susunan Majelis Hakim : Roni Fahmi, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis Dedi Jamaluddin, Lc serta Eko Apriandi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan dibantu oleh M. Misbahul Ulum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti.

Pengadilan Agama Kuala Pembuang sebagai Pengadilan baru, untuk sementara baru mempunyai 4 (empat) orang hakim, yaitu: Roni Fahmi, S.Ag., M.A. yang merangkap pula sebagai Ketua Pengadilan, serta Riduan, S.H.I. merangkap sebagai Wakil Ketua dan Dedi Jamaluddin, Lc. serta Eko Apriandi, S.H., dua hakim adalah cakim angkatan 2017. Namun demikian, keterbatasan jumlah hakim tersebut, tidak lantas membuat Pengadilan Agama Kuala Pembuang  untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam pasal tersebut menentukan bahwasannya dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara harus dengan sususan Majelis Hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.

Perlu diketahui, sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hal ini di antaranya, berarti sesuai ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegewesten (RBg) juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bila mana pada sidang pertama kedua belah pihak beperkara hadir di muka sidang maka wajib kepadanya untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dengan seorang Mediator, dan bahkan sebelum memasuki tahap acara pembuktian, para pihak pun secara sukarela tetap dapat melakukan mediasi, dan bilamana mediasi tidak dilaksanakan maka putusannya akan batal demi hukum.

Mengingat pula perkara perceraian adalah perkara khusus maka merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap dan harus berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwasannya untuk menghindari kesepakatan perceraian, penyelundupan hukum, menghindari kesan mempermudah terjadinya perceraian tapi harus ikhtiyat dalam memutuskan suatu perkawinan, maka dalam perkara perceraian, yang wajib dibuktikan oleh Pemohon/Penggugat ialah telah cukup alasan kah ia untuk mengajukan permohonan/gugatan perceraian tersebut, di mana yang secara limitatif alasan-alasan tersebut ternormakan dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf a sampai dengan huruf h Kompilasi Hukum Islam. (Redaksi/RSM)