Arsip Berita Pengadilan

PA Kuala Pembuang Ikuti Pembinaan Teknis Yustisial
Seputar Permasalahan Eksekusi oleh Tuaka Agama MA RI

302a

Foto: Dirjen Badilag MA RI saat memberikan sambutan dalam pembinaan teknis yustisial
secara virtual bersama Tuaka Agama MA RI (10/09/2021)

 Kuala Pembuang I pa-kualapembuang.go.id

Seruyan – Jum’at, 10 September 2021. Pimpinan, Hakim, Panitera dan Panitera Muda Hukum PA Kuala Pembuang kembali mengikuti acara pembinaan teknis yustisial seputar berbagai masalah praktik eksekusi di pengadilan agama yang diselenggarakan oleh Badilag sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Peradilan Agama Nomor: 2970/DJA.2/PP.00.1/9/2021, tanggal 7 September 2021, perihal Pemanggilan Peserta Pembinaan Teknis Yustisial Secara Daring (online). Kegiatan pembinaan online tersebut dimulai pukul 08.00 WIB dan diikuti secara daring melalui zoom meeting oleh satker Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah seluruh Indonesia.

302b

Foto: YM. Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.M., M. Hum. saat menyampaikan materi pembinaan
seputar eksekusi secara virtual (10/09/2021)

Acara pembinaan dibuka langsung oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI didampingi oleh Dr. H. Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag dengan narasumber YM Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. selaku Ketua Kamar Agama MA RI dengan tema berbagai permasalahan praktik eksekusi dilingkungan peradilan agama.

Dalam sambutannya, Dirjen Badilag memberikan apresiasi kepada seluruh warga peradilan agama yang telah mengikuti kegiatan pembinaan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur peradilan agama, terutama di bidang eksekusi putusan. Beliau memaparkan data perkara eksekusi yang dilaporkan oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh kepada Ditjen Badilag tanggal 31 Agustus 2021, ternyata masih terdapat 610 (enam ratus sepuluh) perkara permohonan eksekusi yang masih tertunda dan masih dalam proses, bahkan di antaranya ada yang tertunda bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. “Data tertundanya beberapa permohonan eksekusi tersebut membuktikan bahwa tingkat kepastian hukum pelaksanaan putusan pengadilan masih perlu menjadi perhatian kita bersama”, tegasnya.

Selanjutnya penyampaian materi oleh Tuaka Agama MA RI, beliau menjelaskan macam-macam eksekusi yang dijalankan di pengadilan, tahapan pelaksanaan eksekusi, eksekusi yang tidak dapat dijalankan, langkah yang dapat ditempuh apabila menyatakan suatu putusan non eksekutable yang disebabkan amar putusan tidak jelas, eksekusi harta bersama yang menjadi jaminan di bank, eksekusi terhadap luas tanah yang berbeda dengan amar putusan, pelaksanaan eksekusi ulang jika terjadi kekeliruan mengenai objek eksekusi saat pelaksanaan oleh pengadilan, hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi di lapangan, permasalahan eksekusi lelang melalui KPKNL, permasalahan dalam pengamanan eksekusi, mekanisme eksekusi anak, eksekusi bangunan harta bersama di atas tanah mertua, mekanisme sita eksekusi serta lelang kapal laut dan eksekusi jaminan fidusia dan korelasinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Di akhir penyampaian materi, beliau menyampaikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, yakni: adanya transparansi biaya eksekusi, termasuk di antaranya biaya aanmaning, keamanan, biaya alat-alat berat yang seragam, adanya tindakan yang cepat, tegas dan profesional dan Ketua PA dalam setiap tahap proses eksekusi seperti masa teguran, mengeluarkan surat perintah menjalankan eksekusi, baik eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang serta diperlukan adanya aturan yang memberi kenyamanan bagi aparat Pengadilan Agama seperti sanksi contempt of court.

Setelah narasumber memaparkan materi, acara pembinaan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para peserta daring yang dipandu oleh H. Chandra Boy Seroza selaku moderator.  (Redaksi/EAN)


WhatsApp-Button WhatsApp-Button WhatsApp-Button WhatsApp-Button