Arsip Berita Pengadilan

PA Kuala Pembuang Ikuti LANPION Seri Ke-8
Seputar Teknis Praktis  Pemeriksaan Perkara di Persidangan

394a

Foto: Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H., Hakim Tinggi PTA Palangka Raya saat menyampaikan materi
pembinaan online tentang teknis praktis  pemeriksaan perkara di persidangan (19/11/2021)

Kuala Pembuang│pa-kualapembuang.go.id

Seruyan – Jum’at, 19 November 2021. Pimpinan, Hakim, Panitera dan Panitera Muda Hukum PA Kuala Pembuang kembali mengikuti pembinaan secara daring yang diselenggarakan oleh PTA Palangka Raya melalui inovasi Layanan Pembinaan Online (LANPION) dengan narasumber seri ke-8 adalah Dr. Drs. Muhlas, S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi PTA Palangka Raya yang membahas materi seputar teknis praktis  pemeriksaan perkara di persidangan.

PA Kuala Pembuang selalu aktif mengikuti Layanan Pembinaan Online (LANPION) yang merupakan program PTA Palangka Raya berupa pembinaan rutin secara daring kepada pengadilan agama se-wilayah Kalimantan Tengah setiap hari Jum’at dengan narasumber dari Pimpinan dan Hakim Tinggi sebagaimana tercantum dalam Surat Panitera PTA Palangka Raya Nomor:  W16-A/1285/HM.00/IX/2021, tertanggal 01 September 2021, perihal: Daftar Narasumber dan Jadwal Pembinaan PTA Palangka Raya Tahun 2021.

394b
Foto: Pimpinan, Hakim, Panitera dan Panmud Hukum PA Kuala Pembuang saat mengikuti
pembinaan secara online PTA Palangka Raya seri ke-8 (19/11/2021)

Pada awal pemaparannya, Dr. Muhlas membahas tentang hal-hal yang tidak boleh terlewatkan dalam persidangan, antara lain tingkat kehati-hatian Hakim harus diprioritaskan karena menyangkut hak para pihak dan profesionalitas, terpenuhinya kuorum tidak boleh ditawar, kecuali ada ijin tertulis dari Mahkamah Agung RI, pemanggilan kepada para pihak harus patut dan resmi disertai bukti fisik, sidang dilaksanakan di ruang sidang yang telah ditentukan, atau apabila sidang di luar Gedung harus dilaksanakan di Gedung pemerintahan, bila prinsipal menguasakan, harus dipastikan syarat formil dan meteriil surat kuasa terpenuhi, kewajiban-kewajiban dan tugas penerima kuasa jelas tercantum dalam surat kuasa agar hak pemberi kuasatidak terabaikan dan ketentuan hukum acara yang mengikat tidak dapat disimpangi atau ditafsirkan.

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan secara sistematis seputar persiapan pemeriksaan perkara, proses jawab menjawab, cara memperlakukan intervensi, memeriksa perkara kebendaan, pemeriksaan perkara Ekonomi Syariah, pemeriksaan perkara wakaf, pemeriksaan perkara class action, pembuktian di persidangan, pemeriksaan setempat, kesimpulan sidang dan memutus perkara.

Pada akhir materi, beliau menekankan agar diktum tergambar sesuai urutanya harus didasarkan pada item petitum, sehingga setiap akan mempertimbangkan setiap item petitum tersebut, maka petitum yang akan dipertimbangkan harus dikutip kembali. “Semua alat bukti yang sudah diajukan di persidangan wajib dipertimbangkan dan dihubungkan dengan dalil gugatan maupun penolakan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim secara fair telah melakukan penggalian fakta hukum secara professional dan tidak memihak. Metode pertimbangan tiap petitum harus dipertimbangkan lengkap, yaitu berangkat dari dalil dalil, bukti dan dasar hukum yang mendasari Majelis Hakim memberi pertimbangan dikabulkan atau ditolak”, tegasnya. (Redaksi/EAN)

 


WhatsApp-Button WhatsApp-Button WhatsApp-Button WhatsApp-Button

WhatsApp-Button