PA Kuala Pembuang Ikuti Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Pensiun Tenaga Teknis Peradilan Agama Secara Daring

Gambar : Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Yurina Sholehatina, S.A.P.

saat mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Pensiun Tenaga Teknis Peradilan Agama

Kuala Pembuang | pa-kualapembuang.go.id

Kuala Pembuang – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan tertib administrasi kepegawaian, Pengadilan Agama Kuala Pembuang mengikuti kegiatan Zoom Meeting Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Pensiun Tenaga Teknis Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Subdirektorat Pengembangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), pada Selasa, 10 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Yurina Sholehatina, S.A.P., didampingi Staf Bagian Kepegawaian, Khamarullah, S.H. secara daring dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Kuala Pembuang.

Kegiatan sosialisasi secara resmi dibuka oleh Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa proses pensiun bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi semata, melainkan juga merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi negara kepada aparatur yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi sarana penting untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme, prosedur, serta penyelesaian berbagai permasalahan administrasi pensiun, sehingga proses pemberhentian dan pemberian hak kepegawaian bagi tenaga teknis Peradilan Agama dapat terlaksana secara tepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi tiga pokok pembahasan, yaitu: pertama: Prosedur Penerbitan Pertimbangan Status Kepegawaian dan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian serta Permasalahannya. Kedua: Prosedur Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Penetapan Pensiun PNS dan Pejabat Negara serta Permasalahannya. Kedua materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Status dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketiga: Prosedur Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian ASN dan Pejabat Negara serta Permasalahannya, yang disampaikan oleh narasumber dari Biro Administrasi Pejabat Negara, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, diharapkan jajaran pengelola kepegawaian Pengadilan Agama Kuala Pembuang semakin memahami prosedur dan mekanisme penyelesaian administrasi pensiun, termasuk berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pengusulannya.

Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi kepegawaian yang profesional, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, setiap tahapan administrasi pensiun dapat dipersiapkan dan diselesaikan secara cermat, tepat waktu, serta memberikan kepastian layanan bagi aparatur yang memasuki masa purnabakti sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka kepada lembaga peradilan dan negara. (Redaksi/D’Rea)