Syarat Pengajuan Perkara
Syarat Pengajuan Perkara
Di Pengadilan Agama Kuala Pembuang
Untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kuala Pembuang diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Cerai Talak & Cerai Gugat
| a. | Foto Copy Kutipan Akta Nikah atau Duplikat dari Penggugat / Pemohon, 1 (satu) lembar, dan dibubuhi meterai Rp.10.000,00 kemudian dinazegellen di Kantor Pos |
| b. | Menyerahkan surat gugatan / permohonan sebanyak 6 (enam) eksemplar, yang meliputi 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim, 1 (satu) rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 (satu) rangkap untuk Tergugat / Termohon dan 1 (satu) rangkap untuk diletakkan dalam berkas |
| c. | Membayar Panjar Biaya Perkara melalui KCP BANK MANDIRI KUALA PEMBUANG , yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Petugas Pelayanan Pendaftaran yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) |
| d. | Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat / Pengacara harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 (satu) lembar yang masih berlaku |
| e. | Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang |
| f. | Bagi pihak Penggugat / Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI / POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasan |
Alasan-alasan perceraian yang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
| a. | Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan |
| b. | Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya |
| c. | Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung |
| d. | Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain |
| e. | Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri |
| f. | Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga |
| g. | Suami melanggar taklik talak |
| h. | Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga |
2. Izin Poligami
| a. | Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Duplikat dari Pemohon dengan isteri pertama, apabila ingin menikah dengan calon isteri kedua, 1 (satu) lembar, dan dibubuhi meterai Rp.10.000,00 kemudian dinazegellen di Kantor Pos |
| b. | Surat Pernyataan dari isteri pertama bersedia untuk dimadu, 1 (satu) lembar, yang dibubuhi meterai Rp.10.000,00 dan ditandatangani oleh isteri pertama |
| c. | Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon (suami), dan dibubuhi meterai Rp.10.000,00 dan ditandatangani oleh Pemohon (suami) |
| d. | Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah / Kepala Desa tempat tinggal Pemohon |
| e. | Menyerahkan surat permohonan sebanyak 6 (enam) eksemplar, yang meliputi 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim, 1 (satu) rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 (satu) rangkap untuk Tergugat / Termohon dan 1 (satu) rangkap untuk diletakkan dalam berkas |
Alasan yang dibenarkan untuk Poligami berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU N0.1 Tahun 1974, yaitu:
- - Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- - Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- - Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut :
- - Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- - Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan - keperluan hidup isteri - isteri dan anak-anak mereka;
- - Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri - isteri dan anak-anak mereka;
| f. | Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat / Pengacara harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 (satu) lembar yang masih berlaku |
| g. | Membayar Panjar Biaya Perkara melalui KCP BANK MANDIRI KUALA PEMBUANG Rek. 159 000 3377933 yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Petugas Pelayanan Pendaftaran yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) |
3. Isbat Nikah
| a. | Foto copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang masih berlaku, 1 (satu) lembar, dan dibubuhi meterai Rp.10.000,00 kemudian dinazegellen di Kantor Pos |
| b. | Permohonan Isbat Nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami |
| c. | Membayar Panjar Biaya Perkara melalui KCP BANK MANDIRI KUALA PEMBUANG yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Petugas Pelayanan Pendaftaran yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) |
| d. | Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat / Pengacara harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 (satu) lembar yang masih berlaku |
| e. | Menyerahkan surat permohonan sebanyak 6 (enam) eksemplar, yang meliputi 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim, 1 (satu) rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 (satu) rangkap untuk Tergugat / Termohon dan 1 (satu) rangkap untuk diletakkan dalam berkas |
4. Harta Bersama
| a | Foto copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang masih berlaku, 1 (satu) lembar, dan dibubuhi meterai Rp.10.000,00 kemudian dinazegellen di Kantor Pos |
| b. | Foto Copy Akta Cerai dari Penggugat 1 (satu) lembar, dan dibubuhi meterai Rp.10.000,00 kemudian dinazegellen di Kantor Pos |
| c. | Membayar Panjar Biaya Perkara melalui KCP BANK MANDIRI KUALA PEMBUANG yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Petugas Pelayanan Pendaftaran yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) |
| d. | Bagi Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar |
| e. | Menyerahkan surat gugatan sebanyak 6 (enam) eksemplar, yang meliputi 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim, 1 (satu) rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 (satu) rangkap untuk Tergugat dan 1 (satu) rangkap untuk diletakkan dalam berkas |
5. Gugat Waris
| a. | Foto copy Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat yang masih berlaku, 1 (satu) lembar, dan dibubuhi meterai Rp.10.000,00 kemudian dinazegellen di Kantor Pos |
| b. | Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa / Lurah tempat tinggal Para Penggugat |
| c. | Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Kepala Desa / Lurah tempat tinggal Pewaris |
| d. | Membayar Panjar Biaya Perkara melalui KCP BANK MANDIRI KUALA PEMBUANG yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar) |
| e. | Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku |
| f. | Menyerahkan surat gugatan minimal sebanyak 6 (enam) eksemplar, yang meliputi 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim, 1 (satu) rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 (satu) rangkap atau lebih untuk Tergugat dan 1 (satu) rangkap untuk diletakkan dalam berkas |
6. Perkara Lainnya
Untuk mengetahui syarat-syarat mengajukan perkara selain tersebut di atas, dapat menghubungi Petugas Permohonan Informasi Pengadilan Agama Kuala Pembuang.
